KLIK SAJA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penggunaan transportasi umum melalui kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.
Pemerintah Kota Jakarta Selatan bahkan akan mulai memperketat pengawasan terhadap ASN yang masih membawa kendaraan pribadi ke kantor.
Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menegaskan, "Nah terkait ini, Rabu depan kita mulai monitoring. Karena memang pintu itu harus terkunci di depan, tidak boleh masuk. Jika ada (yang bawa kendaraan), kita berikan teguran."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin aturan hanya menjadi imbauan.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini tetap perlu dilihat dari dampaknya dalam jangka panjang.
ASN Harus Menjadi Teladan dalam Menggunakan Transportasi Umum
Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
Keteladanan sering kali lebih efektif daripada sekadar sosialisasi.
Ketika masyarakat melihat aparatur negara menggunakan transportasi umum, kepercayaan terhadap kebijakan tersebut dapat meningkat.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah bersedia merasakan langsung kondisi layanan transportasi publik.
Dari pengalaman itulah berbagai masukan untuk perbaikan layanan dapat lahir.
Penegakan Aturan Perlu Diimbangi Kualitas Layanan
Kebijakan yang baik membutuhkan dukungan sistem yang baik pula.