KLIK SAJA - Pemerintahan Amerika Serikat resmi mengalami shutdown atau penghentian sementara operasi sejak Selasa (30/9/2025) malam waktu setempat.
Kondisi ini terjadi setelah Kongres gagal menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Belanja tahunan, sehingga pemerintah federal tidak memiliki dana untuk menjalankan roda administrasi negara.
Penyebab utama kebuntuan ini adalah tarik-menarik antara Partai Republik dan Partai Demokrat soal alokasi anggaran.
Republikan mendesak pemangkasan dana layanan kesehatan, khususnya kelanjutan program Obamacare.
Sebaliknya, Demokrat bersikeras mempertahankan anggaran layanan kesehatan senilai 200 miliar dolar AS, termasuk untuk imigran ilegal, dengan dalih melindungi jutaan warga.
Ketua Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan bahwa kebijakan Partai Republik yang didukung Presiden Donald Trump justru membawa pemerintahan ke arah kemunduran.
Baca Juga: Apa Itu Epstein Files? Apa Hubungannya Dengan Masa Lalu Kelam Donald Trump?
“Jelas, jalan keluar dari shutdown ini adalah duduk bersama dan bernegosiasi untuk mengatasi krisis layanan kesehatan yang mengancam puluhan juta keluarga Amerika,” ujar Schumer, Kamis (2/10/2025).
Dampak Shutdown
Akibat penghentian ini, sekitar 40 persen pegawai federal atau lebih dari 750.000 orang terancam dirumahkan tanpa menerima gaji.
Sejumlah lembaga vital seperti Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH) juga berpotensi merumahkan banyak pekerjanya.
Meski demikian, sebagian sektor vital tetap berjalan, meskipun tanpa bayaran sementara.
Di antaranya adalah petugas perbatasan, aparat penegak hukum, Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), tenaga medis di rumah sakit federal, serta pengatur lalu lintas udara.
Strategi Politik Trump