Dalam langkah terbarunya, Trump membekukan anggaran sebesar 26 miliar dolar AS untuk negara-negara bagian yang condong ke Demokrat.
Ia bahkan secara terbuka mengincar program prioritas oposisi, seperti proyek transportasi di New York senilai 18 miliar dolar AS dan proyek energi hijau bernilai 8 miliar dolar AS.
Proyek-proyek tersebut tersebar di 16 negara bagian basis Demokrat, termasuk Illinois dan California.
Perlu dicatat, ini bukan pertama kalinya pemerintahan Trump mengalami shutdown.
Pada periode pertama kepemimpinannya, terjadi dua kali shutdown pada 2018 dan 2019, dengan catatan tahun 2019 berlangsung selama 35 hari—yang terpanjang dalam sejarah modern AS.
Polarisasi Politik yang Makin Tajam
Situasi kali ini menunjukkan betapa sulitnya kompromi antara kedua partai besar.
Di internal Partai Republik sendiri, kelompok konservatif garis keras mendesak agar partai tidak mundur sedikit pun.
Retorika Trump yang kerap menjadikan kebijakan anggaran sebagai ujian loyalitas politik membuat negosiasi semakin buntu.
Bagi Demokrat, isu government shutdown bukan hanya soal fiskal, melainkan juga strategi politik.
Maka dengan menolak usulan pemangkasan besar program sosial atau pendanaan tembok perbatasan, mereka berusaha membingkai Trump sebagai presiden yang gagal memimpin secara efektif.
Strategi ini bukan semata menjatuhkan Trump secara langsung, melainkan bagian dari dinamika politik AS, di mana anggaran sering digunakan sebagai senjata tawar-menawar kekuasaan.***
