Jadi, uang boleh banyak, tapi kalau sistemnya belum efisien, hasilnya tetap lambat.
Anda juga menyinggung soal risiko utang jatuh tempo Rp1.400 triliun. Seberapa serius persoalan ini?
Ini harus menjadi perhatian serius. Tahun lalu utang jatuh tempo hanya Rp800 triliun, sekarang hampir dua kali lipat.
Selama penerimaan negara kuat dan disiplin fiskal dijaga, masih aman. Tapi kalau pola utang baru dipakai untuk menutup utang lama, itu berbahaya.
Saya hanya mengingatkan agar jangan sampai Bank Indonesia “disuruh bikin uang” karena tekanan fiskal. Itu bukan solusi, tapi awal dari krisis kepercayaan.
Anda sempat menyoroti gaya komunikasi Menteri Keuangan yang baru. Apa maksud Anda?
Saya hormati Pak Purbaya, beliau cerdas dan visioner. Tapi saya selalu bilang, Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik.
Salah bicara sedikit saja bisa mengguncang pasar. Karena itu, komunikasi publik harus dijaga betul.
Jangan terlalu spontan, karena pasar bisa menafsirkan macam-macam.
Bagaimana dengan kondisi kredit dan daya beli masyarakat saat ini?
Kredit yang sudah disetujui tapi belum disalurkan (undisbursed loan) mencapai Rp2.375 triliun. Artinya, banyak proyek sudah komit tapi belum jalan.
Masyarakat bawah juga masih bergantung pada bantuan pemerintah.
Sekitar 7 persen penduduk hidup dari program bansos. Tanpa bantuan itu, kemiskinan ekstrem bisa naik lagi.
Artikel Terkait
Tantangan Regulasi dan Optimisme Pertumbuhan: Bagaimana Industri Asuransi Syariah Indonesia Menyikapi Deadline Pemisahan Unit Usaha Syariah 2026?
Pengumuman di Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Targetkan BUMN Lebih Ramping dan Profesional dengan Standar Bisnis Global
Skandal Korupsi BBM Pertamina Patra Niaga, Pengamat Ungkap Potensi Negara Menagih Kelebihan Selisih Harga Solar
Menkeu Purbaya Tegaskan Tolak Bayar Utang Proyek 'Whoosh' dengan APBN, Luhut Binsar Usulkan Solusi Restrukturisasi Total
Optimisme CEO Danantara di Tengah Pengejaran Target Ekonomi 8 Persen: Investasi Jadi Kunci Sukses