Pengumuman di Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Targetkan BUMN Lebih Ramping dan Profesional dengan Standar Bisnis Global

KLIK SAJA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana kebijakan yang tegas mengenai rasionalisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Arahan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sesi dialognya bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang diselenggarakan di St. Regis pada Rabu (15/10).

Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi langsung kepada pimpinan Danantara, lembaga yang mengelola aset negara, untuk melakukan rasionalisasi menyeluruh.

Tujuannya adalah memangkas jumlah BUMN dari yang saat ini sekitar 1.000 entitas menjadi angka yang jauh lebih rasional, yaitu berkisar antara 200 hingga 240 perusahaan.

Baca Juga: Tantangan Regulasi dan Optimisme Pertumbuhan: Bagaimana Industri Asuransi Syariah Indonesia Menyikapi Deadline Pemisahan Unit Usaha Syariah 2026?

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa reformasi besar-besaran BUMN ini bertujuan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional dan hasil usaha negara yang selama ini dianggap masih belum optimal.

Beliau juga memberikan penekanan khusus kepada manajemen Danantara agar seluruh BUMN di masa depan dioperasikan menggunakan standar bisnis internasional.

Langkah ini diharapkan mampu menarik talenta dan sumber daya manusia terbaik untuk mengelola aset-aset strategis negara.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucapnya.

Baca Juga: Langkah Luar Biasa Pemerintah Atasi Sampah Kota, Presiden Prabowo Tetapkan Perpres untuk Konversi Sampah Menjadi Energi Bersih

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data.

“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.

“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi.”***