Harris Turino Tegaskan Kehadiran Negara Menggerakkan Ekonomi Harus Disertai Tata Kelola Cermat dan Tidak Mendominasi Pasar

Akibatnya, kerugian operasional mencapai Rp10 miliar per hari.

Perusahaan pelat merah seperti PT KAI, yang semula dalam kondisi sehat, kini ikut menanggung beban keuangan proyek tersebut.

Tapi Anda tetap tidak menolak ide pembangunan kereta cepat itu sendiri?

Tidak. Saya tidak menolak idenya. Di banyak negara, proyek seperti ini memang tidak menguntungkan secara komersial dan umumnya disubsidi negara.

Baca Juga: Memperluas Inklusi Keuangan Digital: BRI Group Melalui Pegadaian Resmi Luncurkan Super App TRING!

Bedanya, dulu pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk proyek ini.

Kalau sekarang akhirnya harus disubsidi, katakan dengan jujur dan transparan kepada publik.

Masyarakat bisa memahami jika alasannya logis dan terbuka. Tapi kalau disembunyikan, kepercayaan publik justru akan hilang.

Menurut Anda, ke mana arah ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan?

Saya optimistis. Pak Prabowo serius membangun kemandirian ekonomi nasional. Beliau ingin memperkuat industri dasar, pangan, dan energi.

Tapi semua itu butuh konsistensi, tidak bisa hanya dari kebijakan moneter atau fiskal. DPR siap mengawal agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Kemendiktisaintek Segera Sediakan 2.000 Lebih Profesional Muda Siap Isi Posisi Kunci di BUMN dan Perusahaan Swasta Nasional

Terakhir, apa makna keuangan negara bagi Anda pribadi?

Bagi saya, ekonomi itu soal keseimbangan. Uang harus bergerak, tapi keadilan sosial tidak boleh hilang. Negara harus hadir untuk menolong yang lemah, tapi tidak boleh mematikan dinamika pasar.

“Di situlah letak ekonomi Pancasila — negara hadir tanpa menindas pasar, dan pasar tumbuh tanpa mengkhianati rakyat.”***