Harris Turino Tegaskan Kehadiran Negara Menggerakkan Ekonomi Harus Disertai Tata Kelola Cermat dan Tidak Mendominasi Pasar

KLIK SAJA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyatakan bahwa pemerintahan yang baru sedang mengambil arah kebijakan fiskal dan moneter yang kritis, di mana negara mengambil peran aktif untuk menggerakkan ekonomi.

Meskipun mengapresiasi "keberanian fiskal" ini, Harris mengingatkan pentingnya menjaga disiplin dan akuntabilitas.

Dalam wawancara di kantor Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025, Harris secara terbuka membahas beberapa isu kunci.

Di antaranya adalah kebijakan penyaluran dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) kepada enam bank umum, adanya perbedaan filosofi ekonomi antara mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkeu saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, serta pandangannya mengenai utang negara dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Baca Juga: Emosi Tak Terkendali Akibat Mabuk, Pria 27 Tahun di Bantul Nekat Celurit Driver Ojol yang Jemput Pacarnya Kini IGS Resmi Jadi Tersangka

Mengenai kebijakan intervensi pasar, Harris menekankan bahwa tata kelola yang transparan dan komunikasi yang hati-hati sangat diperlukan.

Ia merangkum prinsipnya dengan tegas: "Negara harus hadir, tapi tidak boleh menelan pasar. Itulah ekonomi Pancasila.”

Terkait penggelontoran dana Rp200 triliun ke bank, Harris menilai langkah tersebut "tepat dan perlu" dari sudut pandang teori makroekonomi, terutama untuk mengatasi likuiditas yang macet dalam sistem keuangan.

Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga enam kali, tapi bunga kredit tidak kunjung turun. Artinya, transmisi moneter ke sektor riil belum terjadi.

Dengan tambahan dana ini, diharapkan kredit lebih murah dan aktivitas ekonomi bergerak.

Tapi harus diingat: ini uang rakyat. Kalau penyalurannya salah, risikonya ditanggung masyarakat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Gencatan Senjata Gaza Berjalan, Hasil Utama Setelah Hadiri KTT di Mesir

Karena itu, pengawasan harus ketat agar dana tidak justru diparkir di instrumen aman seperti surat berharga negara.

Dari sisi hukum dan fiskal, apakah kebijakan ini tidak berisiko?