Harris Turino Tegaskan Kehadiran Negara Menggerakkan Ekonomi Harus Disertai Tata Kelola Cermat dan Tidak Mendominasi Pasar

Jadi, ekonomi kita memang tumbuh, tapi masih rapuh. Pertumbuhan tidak boleh hanya ditopang belanja negara, melainkan juga daya beli dan sektor produktif rakyat.

Anda cukup keras mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Mengapa?

Sejak awal proyek itu memang salah desain. Saya sudah bilang di rapat: ini bayi sungsang.

Jaraknya hanya sekitar 200 kilometer, tapi biayanya lebih dari US$7 miliar.

Baca Juga: KPK Buka Pintu Penyelidikan Proyek Whoosh: Mahfud MD dan Masyarakat Diminta Masukkan Aduan Dugaan Korupsi Agar Dapat Diproses Resmi

Pemilihan stasiunnya pun keliru — Halim dan Tegalluar terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi dan bisnis Jakarta maupun Bandung.

Akibatnya, potensi penumpang tidak optimal dan efisiensi transportasi yang dijanjikan tidak tercapai.

Berdasarkan catatan yang saya miliki, sebenarnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sudah tiga kali mengingatkan Presiden Jokowi terkait proyek ini.

Pertama, soal aspek teknis, mengingat pengalaman Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat masih relatif baru dibandingkan Jepang atau Eropa.

Kedua, aspek finansial, karena sejak awal sudah muncul keraguan atas kelayakan proyek ini secara ekonomi.

Dan ketiga, aspek risiko bencana alam, sebab jalur yang dilalui proyek KCJB melewati kawasan rawan gempa dan tanah labil.

Artinya, peringatan itu sebenarnya sudah muncul sejak awal?

Baca Juga: Setelah Terima Curhatan Kepala Daerah, Wakil Presiden Gibran Panggil Menkeu Purbaya, Fokus Utama Pembahasan TKD!

Betul. Dan faktanya, kekhawatiran itu kini terbukti. Target penumpang 40 ribu per hari tidak tercapai realisasinya hanya sekitar 16 ribu orang.

Tiket yang semula Rp400 ribu pun harus diturunkan menjadi Rp250 ribu demi menarik minat masyarakat.