Menkeu Purbaya Tegaskan Tolak Bayar Utang Proyek 'Whoosh' dengan APBN, Luhut Binsar Usulkan Solusi Restrukturisasi Total

KLIK SAJA - Isu pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang dikenal dengan nama Whoosh, belakangan ini menjadi perhatian publik.

Sorotan ini semakin tajam setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan penolakannya untuk menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelunasan utang Whoosh.

Menanggapi perbincangan hangat mengenai utang proyek ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapannya.

Luhut meyakinkan bahwa persoalan utang Whoosh dapat diselesaikan melalui mekanisme restrukturisasi, dan ia juga sepakat bahwa penyelesaian utang tersebut harus dilakukan tanpa melibatkan alokasi dari APBN.

 Baca Juga: Skandal Korupsi BBM Pertamina Patra Niaga, Pengamat Ungkap Potensi Negara Menagih Kelebihan Selisih Harga Solar

Ia juga menyebut pembiayaan utang tidak pernah melibatkan dana dari APBN.

“Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Luhut juga menegaskan bahwa sudah ada pembicaraan dengan pihak China mengenai rencana restrukturisasi untuk pembiayaan utang.

Menunggu Keputusan Presiden (Keppres) soal Restrukturisasi

Pembayaran utang dengan skema restrukturisasi tersebut, kata Luhut mengalami keterlambatan karena ada pergantian pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

“Kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.

Baca Juga: Mensos Saifullah Yusuf Pastikan Warga Terdampak Radioaktif Cesium-137 di Banten Akan Terima Bantuan Jaminan Sosial

Proses audit juga telah dilakukan oleh BPKP saat menerima proyek Whoosh dari China sambil dilakukan perbaikan di Indonesia.

“Dengan data-data yang lalu, Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa tidak masalah? Masalah, kita restructuring, kan beres. Ini juga sama,” tambahnya.