Dapur MBG 500 Porsi Jadi Solusi? Ini Gagasan Memecah Produksi 3.000 Porsi untuk Keamanan Pangan dan UMKM

Semakin sederhana rantai distribusi, semakin mudah pula setiap tahap pengiriman untuk dipantau.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi geografis, jumlah sekolah, infrastruktur, serta sistem pengawasan yang diterapkan.

Karena itu, pemecahan dapur perlu dirancang berdasarkan karakter wilayah dan bukan sekadar membagi jumlah porsi secara matematis.

UMKM Bisa Mendapat Kesempatan Menjadi Pengelola

Persoalan kapasitas dapur juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengelola unit MBG.

Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan! KA Logawa Periode 25 – 31 Agustus 2026 Rute Purwokerto – Kroya – Sumpiuh – Gombong – Karanganyar – Kebumen – Banyuwangi

Dapur dengan kapasitas ribuan porsi membutuhkan tempat, peralatan, tenaga kerja, kendaraan, serta modal operasional yang relatif besar.

Kondisi tersebut dapat membuat pelaku usaha kecil kesulitan masuk apabila model pengelolaannya membutuhkan modal awal yang tinggi.

Dalam gagasan Agus Sulistriyono, pembagian dapur menjadi unit yang lebih kecil dapat membuka peluang bagi katering lokal, koperasi, BUMDes, kantin, kelompok usaha masyarakat, maupun pengusaha muda daerah.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlibat sebagai pemasok bahan makanan untuk MBG.

Mereka juga berpeluang menjadi bagian dari pengelolaan usaha yang menjalankan program tersebut di daerah masing-masing.

UMKM Jangan Hanya Berperan sebagai Pemasok Bahan Baku

Keterlibatan UMKM dalam MBG selama ini dapat dilakukan melalui penyediaan berbagai kebutuhan, seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lainnya.

Peran tersebut tentu dapat membantu menciptakan pasar bagi produsen lokal.

Namun, gagasan yang disoroti dalam opini tersebut lebih jauh dari sekadar menjadikan UMKM sebagai pemasok.

Pelaku usaha lokal juga diharapkan memiliki peluang untuk masuk dalam rantai pengelolaan dapur MBG.

Jika kesempatan tersebut terbuka, perputaran uang dari program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku ekonomi di tingkat daerah.