Meski manfaatnya menjanjikan, biaya realisasi program ini sangat tinggi. Produksi bioetanol dalam negeri masih terbatas karena keterbatasan bahan baku seperti tebu, aren, singkong, sorgum, dan jagung.
Sektor hulu pertanian juga menghadapi masalah klasik seperti gagal panen, biaya tanam tinggi, dan produktivitas rendah.
Hingga kini, menurut data Pertamina New & Renewable Energy (NRE), kapasitas produksi bioetanol nasional baru mencapai 63 ribu kiloliter per tahun.
Padahal, untuk memenuhi target campuran 10 persen (E10), kebutuhan etanol diperkirakan mencapai 1 miliar liter per tahun pada 2029–2030.
Tantangan Lingkungan dan Partisipasi Industri
Meski sering diklaim lebih ramah lingkungan, E10 tidak sepenuhnya bebas dari dampak negatif.
Proses produksi etanol dari tanaman seperti tebu dan singkong justru berpotensi menghasilkan emisi tinggi dan mendorong deforestasi, terutama jika ekspansi lahan tidak diatur dengan ketat.
Selain itu, minimnya partisipasi pihak swasta dan industri energi dalam penyusunan kebijakan ini juga menjadi sorotan.
Padahal, penerapan etanol 10 persen akan berdampak besar terhadap struktur biaya dan investasi sektor energi.
Jika kebijakan ini diterapkan tanpa kajian menyeluruh, dikhawatirkan akan menambah beban investasi dan menekan daya saing industri.
Banyak kalangan menilai, pemerintah sebaiknya membuka ruang bagi mekanisme pasar untuk menentukan kesiapan adopsi etanol, bukan menerapkannya secara paksa.
Di sisi lain, dari segi teknis, kadar etanol 10 persen memang dapat meningkatkan angka oktan bahan bakar, namun belum cukup signifikan untuk memberikan perubahan besar terhadap kualitas udara nasional.
Langkah Strategis: Perkebunan Energi di Papua
Untuk mengatasi persoalan pasokan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa Presiden telah memerintahkan pengembangan perkebunan energi khusus bahan baku etanol.
Salah satu proyek strategis yang akan dijalankan adalah pembukaan lahan seluas 481.000 hektare di Wanam, Merauke, Papua Selatan, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pangan, energi, dan pertahanan.
