KLIK SAJA – Keinginan kuat Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan energi nasional bukan sekadar slogan kampanye semata.
Demi menekan impor bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi ketergantungan terhadap suplai minyak mentah dari luar negeri, Kepala Negara memberikan lampu hijau bagi sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Salah satu kebijakan utama yang disiapkan adalah mandatori penggunaan 10 persen etanol sebagai campuran BBM, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru-baru ini.
Langkah ini sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan peningkatan indeks ketahanan energi dari skor 6,64 pada 2024 menjadi 6,77 di 2025, dan mencapai 6,95 pada 2029.
Namun, tantangannya tidak ringan. Berdasarkan laporan World Energy Council (WEC) 2023, skor ketahanan energi Indonesia dalam World Energy Trilemma Index masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara.
Dengan poin 66,4, Indonesia berada di peringkat ke-58 dari 99 negara — jauh di bawah Singapura (peringkat 31), Malaysia (35), dan Vietnam (56).
Baca Juga: Alasan Mengapa SPBU Swasta Ributkan Impor BBM Pertamina, Apakah Semata Karena Etanol?
Salah satu penyebabnya adalah tingginya ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan BBM.
Sejak tahun 2000, skor Indonesia di aspek energy security stagnan di kisaran 63–66 poin, sedangkan Malaysia dan Singapura menunjukkan peningkatan signifikan.
Dalam laporannya, WEC memperingatkan bahwa tanpa perubahan kebijakan signifikan, Indonesia berpotensi menjadi pengimpor bersih energi dalam beberapa tahun ke depan.
Kebijakan Lama dengan Wajah Baru
Kebijakan pencampuran bioetanol sejatinya bukan hal baru. Gagasan ini telah muncul sejak era Presiden Joko Widodo, saat Luhut Binsar Pandjaitan masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Namun, saat itu fokusnya lebih pada pengurangan polusi kendaraan bermotor.
Dengan campuran etanol, kandungan sulfur dalam BBM—yang disebut Luhut sebagai salah satu penyebab penyakit ISPA—bisa ditekan. Ia bahkan sempat menyebut, penghematan biaya BPJS Kesehatan akibat berkurangnya penyakit tersebut dapat mencapai Rp38 triliun per tahun.
