Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyerahkan mandat pengelolaan Burundi dan Rwanda kepada Belgia di bawah wilayah gabungan “Ruanda-Urundi”. Seusai Perang Dunia II, statusnya berubah menjadi wilayah perwalian PBB.
Burundi meraih kemerdekaan pada 1962 dengan tetap mempertahankan monarki.
Namun kudeta militer pada 1966 menghapus kerajaan dan menggantinya dengan republik satu partai.
Selama 27 tahun berikutnya, negara ini diperintah oleh serangkaian pemimpin Tutsi dengan sistem otoriter, termasuk tragedi genosida terhadap etnis Hutu pada 1972.
Pada Juli 1993, Melchior Ndadaye terpilih sebagai presiden Hutu pertama melalui pemilu multipartai.
Pembunuhannya tiga bulan kemudian memicu Perang Saudara Burundi yang berlangsung 12 tahun. Kesepakatan Arusha pada 2000 menjadi tonggak rekonsiliasi dan diintegrasikan ke dalam konstitusi baru pada 2005.
Sejak pemilu pascaperang 2005, kekuasaan didominasi partai CNDD–FDD yang dipimpin Hutu, meski kerap dituduh otoriter dan buruk dalam penegakan HAM.
Burundi tetap menjadi negara agraris dengan 86,6% penduduknya tinggal di desa (2019).
Sekitar 81% penduduknya berasal dari etnis Hutu, 18% Tutsi, dan kurang dari 1% Twa. Bahasa resmi adalah Kirundi, Prancis, dan Inggris—dengan Kirundi sebagai bahasa nasional utama.
Sebagai salah satu negara terkecil di Afrika, lahan Burundi digunakan terutama untuk pertanian subsisten dan peternakan.
Tantangan lingkungan seperti deforestasi, erosi tanah, dan hilangnya habitat sangat serius; pada 2005, hutan yang tersisa hanya kurang dari 6% luas negara.***
