KLIK SAJA - Beberapa waktu terakhir, publik Indonesia dikejutkan dengan aksi protes damai dari para pelajar di berbagai daerah di Papua, mulai dari Yahukimo, Jayapura, Nabire, Dogiyai, hingga Manokwari.
Mereka menolak program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Jika di daerah lainnya sedang menanti program ini segera bergulir, namun untuk pelajar Papua memiliki pandangan lain yang jauh lebih kritis tentang sekedar bisa makan siang gratis.
Penolakan ini menjadi sorotan nasional, sekaligus menggugah pertanyaan mendalam: mengapa pelajar Papua justru menolak program yang tampaknya bertujuan baik?
Jawabannya tidak sesederhana menolak makanan. Penolakan ini mencerminkan ketidakpuasan yang lebih dalam, yaitu ketidaksesuaian program pusat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua.
Terdapat beberapa akar permasalahan yang menjadi sorotan dalam penolakan ini.
Pertama, minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Program MBG diluncurkan tanpa melibatkan proses diskusi yang inklusif bersama masyarakat Papua, khususnya para pelajar dan pendidik.
Ketiadaan ruang partisipasi menyebabkan kebijakan ini dipersepsikan sebagai produk top-down, yang tidak memahami secara utuh konteks sosial, budaya, dan pendidikan di Papua.
Pelajar Papua merasa bahwa suara mereka tidak diwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga program MBG kehilangan legitimasi sosial di mata mereka.
Kedua, salah diagnosa terhadap masalah pendidikan di Papua. Para pelajar secara tegas menyatakan bahwa tantangan pendidikan di Papua tidak terletak pada urusan konsumsi makanan bergizi, melainkan pada akar masalah yang lebih mendasar.
Minimnya jumlah guru, kurangnya fasilitas belajar, akses internet yang terbatas, serta buruknya kondisi infrastruktur pendidikan adalah isu nyata yang mereka hadapi setiap hari.
Dalam konteks ini, program MBG dianggap sebagai solusi yang menutupi permukaan tanpa menyentuh akar masalah.
Ketiga, kekhawatiran terhadap pengabaian otonomi khusus. Papua memiliki status otonomi khusus yang seharusnya memberikan ruang bagi daerah untuk merancang dan mengelola kebijakannya sendiri.
Pelajar dan masyarakat menilai program MBG sebagai bentuk desentralisasi yang semu—seolah-olah pemerintah pusat masih mendikte dan memaksakan solusi dari luar tanpa menghormati kedaulatan lokal.
