KLIK SAJA - Suasana Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2025–2026, Jumat (15/8/2025), memanas ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya yang berapi-api.
Dengan suara lantang dan gestur penuh penekanan, ia mengecam praktik ekonomi yang ia sebut “serakahnomics” — sebuah mazhab ekonomi culas yang dijalankan para pemilik modal dan elite berkuasa untuk mengisap kesejahteraan serta kedaulatan rakyat.
Menurut Prabowo, ‘serakahnomics’ beroperasi lewat monopoli curang di sektor-sektor produksi strategis seperti kelapa sawit, pangan, dan pertambangan. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini adalah akar ketidakadilan ekonomi nasional.
“Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat,” ujar Prabowo, disambut riuh hadirin.
Prabowo membeberkan sejumlah contoh ‘serakahnomics’ yang nyata di depan mata: kelangkaan minyak goreng, lonjakan harga pangan, perkebunan sawit ilegal, hingga tambang-tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menggerogoti kekayaan negara.
Yang lebih mengejutkan, Prabowo menuding sebagian tambang ilegal dibekingi jenderal aktif dan purnawirawan TNI-Polri.
Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas tanpa pandang bulu.
Berdasarkan laporan yang ia terima, ada 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara minimal Rp300 triliun.
“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan para politisi di Senayan agar tidak ikut terlibat dalam bisnis kotor yang merugikan rakyat.
Ia bahkan mendorong mereka menjadi justice collaborator demi menertibkan sektor pertambangan ilegal.
“Saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra. Kalau terlibat, cepat-cepat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.
Pidato ini, tanpa diragukan, membangkitkan harapan publik akan adanya penegakan hukum tegas dan tanpa pandang bulu terhadap mafia sumber daya alam.
Prabowo secara gamblang mengakui bahwa praktik suap, beking ilegal, dan korupsi SDA telah lama mengakar, bahkan melibatkan elite politik serta aparat penegak hukum, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnatugas.
