KLIK SAJA - Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah cepat untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat (AS).
Salah satu kebijakan awalnya adalah membentuk tiga satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat perundingan tarif impor dengan AS.
Langkah ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 28 April 2025, setelah kembali dari lawatan resmi di Amerika Serikat.
Airlangga merincikan bahwa tiga satgas yang dibentuk tersebut adalah: Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Deregulasi Kebijakan.
Pembentukan satgas ini bertujuan untuk merespons cepat dinamika global dan mengamankan posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Namun, pertanyaannya kini muncul: apakah langkah ini tidak terlalu terburu-buru?
Apakah pemerintah Indonesia sebaiknya wait and see terlebih dahulu, mengingat situasi global yang masih panas akibat ketegangan perdagangan antara dua raksasa dunia, China dan AS?
Ada beberapa alasan mengapa kehati-hatian lebih dianjurkan daripada tergesa-gesa:
- AS Mempermasalahkan QRIS dan GPN
Dalam perundingan awal, pihak Amerika Serikat mengkritik keberadaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).
Mereka menilai standar sistem pembayaran ini menghambat persaingan ekonomi kedua negara.
Namun perlu digarisbawahi, QRIS dan GPN adalah simbol kedaulatan finansial Indonesia.
Keduanya bertujuan memperkuat sistem pembayaran domestik agar tidak bergantung pada platform asing seperti Mastercard atau Visa, sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional.
Jika Indonesia tunduk terlalu cepat atas tekanan ini, ada risiko bahwa kedaulatan ekonomi nasional dikorbankan demi kesepakatan dagang jangka pendek.
- Lihat Respon Tiongkok
Sebagai mitra dagang utama Indonesia, langkah Tiongkok dalam menghadapi tekanan tarif dari AS patut dicermati.
