Namun sejauh ini, belum ada mobilisasi besar seperti sebelumnya. Publik tampaknya masih mencermati langkah-langkah pemerintah selanjutnya.
Jika ruang dialog dan transparansi dibuka, mungkin saja gejolak sosial dapat diminimalisir.
Namun besar kemungkinan UU TNI yang baru ini menjadi batu ujian serius bagi komitmen demokrasi Indonesia, dan cara pemerintah merespons kritik akan menentukan apakah jalan ke depan akan diwarnai dialog atau kembali demonstrasi.***
