KLIK SAJA - Gelombang wacana pemilihan kepala daerah kembali memanas setelah usulan Partai Golkar dijawab berbagai partai, termasuk PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memilih bersikap hati-hati, tidak menolak, tidak pula buru-buru menerima.
Ia menegaskan bahwa setiap sistem memiliki plus-minus, sehingga keputusan tidak boleh didasarkan pada sentimen politik sesaat.
Di tengah riuhnya opini publik, PDIP memilih jalur “kajian mendalam” sebagai penanda bahwa isu ini menyentuh inti demokrasi daerah.
Persoalan ini bukan semata-mata soal teknis memilih, tetapi menyangkut arah masa depan kepemimpinan lokal.
Dengan biaya politik yang kian besar dan risiko korupsi yang masih menghantui, wacana ini terasa semakin relevan, berikut rangkuman 7 poin pentingnya:
1. Hasto Pastikan PDIP Tak Tutup Mata pada Usulan Pilkada via DPRD
Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tetapi memilih mengkajinya secara menyeluruh.
Baginya, setiap sistem pasti punya kelebihan dan kekurangan yang harus dilihat dengan kepala dingin.
Ia mengingatkan bahwa tujuan akhir bukan sekadar memilih mekanisme, tetapi memastikan manfaatnya bagi rakyat.
Baca Juga: Dari Banyumas ke Cilacap, BGN Ungkap Masalah Kuota SPPG dan Jawabannya Bukan PHK
Ia berkata,“PDIP terus melakukan kajian-kajian karena pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat.”
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa PDIP mengambil posisi netral yang berhati-hati.