KLIK SAJA - Di tengah situasi pelik dan sensitif akibat bencana banjir serta tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—yang menurut sejumlah pengamat berkaitan dengan alih fungsi hutan alami menjadi perkebunan kelapa sawit—Presiden Prabowo justru menyampaikan pernyataan yang memuji produk olahan kelapa sawit.
Dalam puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025), Presiden Prabowo Subianto menyoroti dan membanggakan komoditas kelapa sawit Indonesia sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM).
Ia menjelaskan bahwa perang di Eropa sempat menghambat impor BBM, sehingga pemerintah tak dapat membeli dalam jumlah besar.
“Di Laut Merah, di depan Yaman terhenti. Nanti, di Selat Hormuz bisa terhenti. Saudara-saudara, kalau kita tergantung impor, kita enggak mampu bayar nanti harga BBM,” ucapnya di hadapan para kader dan pimpinan Partai Golkar.
Prabowo kemudian menegaskan bahwa Indonesia memiliki “karunia” berupa kelapa sawit yang bisa diolah menjadi solar maupun bensin. “Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya,” tuturnya.
Ia juga menyinggung kesiapan pemerintah dalam memproses minyak kelapa sawit menjadi BBM sebagai langkah antisipasi jika terjadi kondisi darurat.
“Sekarang saja, dengan bencana di Sumatra, betapa repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikkan lewat pesawat, sebagian lewat kapal,” ujarnya.
Ironisnya, pernyataan kebanggaan terhadap kelapa sawit ini muncul tepat ketika masyarakat Sumatra masih berjuang menghadapi dampak bencana yang terjadi.
Sementara banyak pengamat menilai kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan sawit sebagai salah satu faktor yang memperparah risiko banjir dan longsor, pemerintah justru menonjolkan sawit sebagai solusi energi di saat luka bencana masih menganga.
Kontras antara momentum dan pesan yang disampaikan Presiden inilah yang membuat sebagian pihak merasa pernyataan tersebut kurang peka terhadap kondisi daerah yang sedang terdampak.
Bagi para korban, ironi itu terasa jelas: ketika alam menunjukkan akibat dari eksploitasi berlebihan, narasi yang muncul justru memuji sektor yang tengah dipersoalkan.
Beberapa waktu yang lalu, Walhi bahkan menyatakan ada sekitar 7 perusahaan sebagai penyebab utama bencana alam tersebut, dimana beberapa diantaranya bergerak dalam usaha kelapa sawit.
Diharapkan pemerintah agar bisa menjaga kondusifitas nasional yang tengah dilanda bencana besar di Sumatra, dengan tidak mengeluarkan pernyataan sensitif.***
