Nanik mengingatkan bahwa program MBG sejak awal memang punya dua kaki, gizi dan ekonomi lokal.
Setiap dapur MBG mempekerjakan 47 warga sekitar yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas memasak, distribusi, hingga manajemen bahan baku.
Jika terjadi PHK, maka roda ekonomi kecil ini akan berhenti berputar.
Ia menyebut bahwa program ini memang dirancang agar manfaatnya tidak berhenti di piring, tetapi juga sampai ke dapur dan rumah warga.
Baca Juga: 5 Sinyal Bahaya dari WALHI! Banjir–Longsor Sumatera dan Kewajiban Negara Menggugat Pengusaha
Selain itu, relawan yang diberdayakan sering kali ibu-ibu lokal yang menjadi tulang punggung keluarga.
Menghilangkan penghasilan mereka sama dengan memotong daya hidup komunitas.
Karena itu, mempertahankan para relawan adalah bagian dari menjaga nadi ekonomi desa.
Baca Juga: Bencana Belum Usai, Bupati Justru Umrah, 6 Fakta yang Bikin Netizen Mengelus Dada
BGN menetapkan batas baru bahwa setiap dapur hanya boleh mengelola 2.500 penerima manfaat.
Dari jumlah tersebut, 2.000 berasal dari kalangan siswa dan 500 dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kebijakan ini muncul karena banyak dapur sebelumnya menanggung beban di atas ambang wajar.
Baca Juga: BRI Perkuat Komitmen ESG Lewat Aksi Tanam Pohon dan Bantuan Sosial untuk Warga Sekitar
Nanik menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan demi pemerataan, bukan pemangkasan.
Ia ingin dapur-dapur tidak saling berebut penerima manfaat seperti kompetisi bisnis.