Dari Banyumas ke Cilacap, BGN Ungkap Masalah Kuota SPPG dan Jawabannya Bukan PHK

Pemerataan dianggap jauh lebih penting daripada sekadar angka tinggi di satu titik.

Dengan distribusi yang lebih proporsional, kualitas makanan dan pelayanan dipastikan lebih terjaga.

Kuota Dapur Tidak Sinkron dan Melonjak Tajam

Nanik mengungkap temuan yang cukup mengejutkan dari Kabupaten Banyumas.

Baca Juga: Indonesia Negara Paling Dermawan? Penanganan Bencana Sumatera Jadi Bukti Nyata di Lapangan

Secara resmi, kuota SPPG hanya 154, tetapi setelah dicek lapangan ternyata muncul 227 titik. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kecenderungan “bertumbuh liar” tanpa koordinasi.

Kondisi lain yang membuatnya khawatir adalah satu kecamatan bisa menangani hingga 16 ribu penerima manfaat dengan hanya 6 dapur.

Anehnya, justru masih disetujui pembangunan 5 dapur baru di sana.

Menurut Nanik, hal ini bukan hanya menimbulkan rebutan penerima manfaat, tetapi juga mengacaukan perencanaan anggaran dan distribusi.

Karena itu, BGN menegaskan akan segera menertibkan dapur-dapur yang melampaui kuota resmi.

Penerapan Sistem “At Cost” untuk Honor Relawan

Untuk mencegah PHK, BGN menerapkan mekanisme “at cost”, yaitu penggantian biaya berdasarkan bukti pengeluaran riil.

Baca Juga: Indonesia Negara Paling Dermawan? Penanganan Bencana Sumatera Jadi Bukti Nyata di Lapangan

Nanik menyebut mekanisme ini sangat membantu dapur yang merasa berat menanggung honor saat penerima manfaat berkurang.

Dengan skema ini, seluruh pengeluaran yang ada kuitansi, faktur, atau tiket resmi akan diganti.