5 Sinyal Bahaya dari WALHI! Banjir–Longsor Sumatera dan Kewajiban Negara Menggugat Pengusaha

KLIK SAJA - Bencana banjir dan longsor yang menghantam sejumlah wilayah di Sumatera kembali membuka luka lama.

Alam bekerja keras memulihkan dirinya, sementara manusia masih sibuk mengejar untung.

Di tengah situasi itu, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) berdiri paling lantang mengingatkan bahwa tragedi semacam ini tidak muncul tiba-tiba.

Ada jejak izin, pembukaan lahan, dan kelonggaran pengawasan yang saling bertaut hingga memicu kerentanan berulang.

Baca Juga: Bencana Belum Usai, Bupati Justru Umrah, 6 Fakta yang Bikin Netizen Mengelus Dada

Suara WALHI kali ini datang dengan tekanan yang lebih kuat, seolah berkata bahwa negara tak bisa lagi menutup mata.

Melalui berbagai temuan dan evaluasi yang mereka dorong, WALHI meminta pemerintah untuk memanggil para pengusaha yang selama ini memanfaatkan ruang hidup di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Seruan itu juga menyasar kewajiban-kewajiban yang sering diabaikan, mulai dari reklamasi hingga pertanggungjawaban hukum.

Pada akhirnya, kritik WALHI bukan sekadar protes, melainkan ajakan untuk memperbaiki cara negara menjaga hutan dan masyarakatnya sebelum bencana kembali datang mengetuk.

Berikut 5 sinyal bahaya dari WALHI yang perlu diketahui.

1. WALHI Mendesak Evaluasi Menyeluruh dan Panggilan Terbuka bagi Pengusaha

Baca Juga: BRI Perkuat Komitmen ESG Lewat Aksi Tanam Pohon dan Bantuan Sosial untuk Warga Sekitar

WALHI menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi berjalan dengan kacamata buram terhadap kerusakan hutan dan kebun di Sumatera.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menilai saatnya pemerintah memanggil seluruh pengusaha yang mengambil keuntungan dari alam di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.