Situasi di Nepal seharusnya menjadi alarm peringatan bagi negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Krisis politik yang dipicu ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah menunjukkan betapa rentannya negara ketika ketidakstabilan ekonomi dan lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik bercampur menjadi satu.
Indonesia, yang kini menghadapi tekanan ekonomi dan meningkatnya keresahan sosial di tengah ketimpangan, juga tidak kebal dari potensi ketegangan serupa.
Konflik antara aspirasi rakyat dan keputusan pemerintah bisa berkembang menjadi krisis politik bila ruang dialog dan konsensus tidak dijaga.
Masyarakat Nepal berharap pemilu Maret 2026 dapat berlangsung damai dan menghasilkan pemerintahan yang mampu merangkul semua pihak.
Pembubaran DPR menandai babak baru dalam perjalanan politik Nepal—upaya untuk menutup ketegangan sekaligus membuka jalan menuju konsensus nasional.
Namun, keberhasilan proses ini akan menjadi ujian, bukan hanya bagi Nepal, tetapi juga sebagai cermin bagi negara-negara tetangganya untuk terus menjaga harmoni antara pemerintah dan rakyat dalam menghadapi tantangan zaman.***
