KLIK SAJA - Dewan Perwakilan Nepal secara resmi dibubarkan pada Jumat (12/9/2025), berdasarkan pengumuman kantor Presiden Ram Chandra Poudel.
Pemilu baru dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026, sebagaimana dilaporkan Xinhua.
Langkah tersebut diambil setelah Presiden Poudel menerima rekomendasi dari Perdana Menteri Sementara, Sushila Karki, yang baru saja dilantik pada Jumat pagi.
Pembubaran berlaku mulai pukul 23.00 waktu setempat, dengan Karki ditunjuk sebagai kepala pemerintahan sementara hingga pemilu digelar.
Keputusan ini lahir dari kesepakatan politik antara partai-partai besar dan kelompok protes yang dalam beberapa hari terakhir memenuhi jalanan Kathmandu dan berbagai wilayah lain di Nepal.
Aksi massa pada Senin (8/9) hingga Selasa (9/9) menuntut reformasi politik dan perubahan kepemimpinan, menambah ketegangan dalam lanskap politik negara Himalaya tersebut.
Baca Juga: Penggulingan Kekuasan Nepal Oleh Gen Z Ternyata Terinspirasi Aksi Demonstrasi di Indonesia
Presiden Poudel bergerak cepat untuk meredakan krisis.
Dengan legitimasi konstitusional, ia berharap pembubaran parlemen dapat menjadi jalan tengah antara pemerintah, partai-partai besar, dan kelompok sipil yang mendesak perubahan.
Pemerintahan sementara diperkirakan akan memimpin sekitar enam bulan hingga pemilu.
Selama periode transisi, Karki hanya memegang mandat terbatas, dan setiap kebijakannya berada di bawah pengawasan presiden.
Berbagai partai politik besar menyambut baik kesepakatan ini. Kelompok protes pun menyatakan puas dengan langkah presiden, menganggapnya sebagai tanda adanya ruang kompromi.
Meski demikian, stabilitas Nepal masih rapuh, dengan potensi gejolak baru apabila proses transisi gagal dikelola secara hati-hati.
Tegangan Politik Nepal Jadi Alarm Kawasan
