Menjelang akhir 2023, RSF menguasai sebagian besar Darfur dan maju ke Khartoum, Kordofan, dan Gezira.
Namun, pada awal 2024, SAF kembali bangkit dengan merebut Omdurman dan akhirnya mengambil alih Khartoum, termasuk Istana Presiden dan bandara, pada Maret 2025.
Meski negosiasi sempat diperbarui, hingga kini belum ada gencatan senjata permanen, dan perang terus berlanjut dengan konsekuensi kemanusiaan yang sangat parah serta berdampak luas bagi kawasan.
Kelaparan sendiri diperkirakan telah menewaskan 522.000 anak, sementara total korban jiwa akibat kekerasan, kelaparan, dan penyakit jauh lebih tinggi.
Ribuan orang masih hilang atau tewas dalam pembantaian yang sebagian besar dikaitkan dengan RSF dan milisi sekutunya.
Setidaknya 61.000 orang tewas di Negara Bagian Khartoum saja, dengan 26.000 di antaranya akibat langsung kekerasan. Hingga 5 Februari 2025, lebih dari 8,8 juta orang mengungsi di dalam negeri, dan lebih dari 3,5 juta lainnya melarikan diri ke luar negeri. Pada Agustus 2024, Komite Kajian Kelaparan IPC (FRC) mengonfirmasi kondisi kelaparan di beberapa bagian Darfur Utara.
Keterlibatan asing dalam konflik Sudan termasuk pasokan senjata dari China, Rusia, dan Turki. RSF mendapat dukungan regional dari UEA dan Chad, sedangkan Mesir mendukung SAF.
Perang ini memicu krisis kemanusiaan besar-besaran: kekurangan ekstrem makanan, air, obat-obatan, dan akses bantuan; penutupan rumah sakit; wabah penyakit; pengungsian massal; penjarahan suplai kemanusiaan; hingga runtuhnya layanan pendidikan dan infrastruktur, membuat lebih dari setengah populasi sangat membutuhkan bantuan.
Seruan internasional muncul untuk meningkatkan bantuan, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja kemanusiaan, mendukung pengungsi, serta menghentikan pasokan senjata ke RSF, khususnya dari UEA.
Di sisi lain, baik SAF maupun RSF gencar melakukan kampanye disinformasi menggunakan media sosial, rekaman palsu, hingga konten berbasis AI untuk memanipulasi opini publik, menjatuhkan lawan, dan memengaruhi pandangan internasional.
Sebagai respons, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap individu, perusahaan, dan entitas yang terkait SAF maupun RSF atas pelanggaran gencatan senjata, pelanggaran HAM, serta aktivitas yang merusak stabilitas kawasan.
Hingga kini konflik yang terjadi belum berujung pada posisi perdamaian.***
