KLIK SAJA - Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Qatar dalam rangkaian lawatan diplomatik ke Timur Tengah baru-baru ini memunculkan sorotan tajam dari publik.
Di tengah semangat efisiensi dan pemangkasan anggaran negara yang sebelumnya sempat ditekankan, tidak sedikit warganet yang mengkritisi frekuensi kunjungan luar negeri yang terhitung padat di 100 hari pertama masa jabatannya.
Namun, di balik kritik itu, kunjungan ke Qatar tampaknya punya misi yang jauh lebih strategis dan “berat”—yakni mencari pendanaan besar untuk Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara).
Dalam pertemuan bilateral dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Prabowo mengumumkan komitmen investasi senilai USD 2 miliar atau sekitar Rp 32 triliun untuk masuk ke Danantara.
Ini adalah angka fantastis, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa mega-investasi asing yang masuk ke Indonesia selama satu dekade terakhir.
Pertemuan ini, menurut Prabowo, berlangsung produktif dan menandai awal peningkatan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Qatar.
Namun, sebesar apa pun angka itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi kata kunci.
Danantara sebagai entitas pengelola investasi nasional harus memastikan bahwa dana ini tidak hanya menjadi “tambahan modal” semata, tapi benar-benar digunakan untuk menciptakan nilai tambah strategis, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Pengalaman pahit seperti skandal 1MDB di Malaysia, yang melibatkan dana investasi negara dan menjadi salah satu kasus megakorupsi terbesar di Asia Tenggara, harus menjadi pelajaran penting.
Skema kerja sama antarnegara seperti ini seringkali berada di wilayah abu-abu yang minim pengawasan publik.
Maka dari itu, publik dan lembaga pengawas keuangan negara, termasuk BPK dan KPK, perlu secara proaktif mengawasi setiap aliran dana ke Danantara.
Keterbukaan informasi dan pelaporan berkala mengenai penyaluran dan penggunaan dana investasi Qatar tersebut wajib dilakukan untuk menjaga integritas institusi baru ini.
Kritik publik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri tidak sepenuhnya keliru, namun penting juga memahami bahwa diplomasi ekonomi tidak bisa dijalankan hanya lewat surat atau layar Zoom.
Namun demikian, agar tidak menjadi bumerang, hasil nyata dari kunjungan-kunjungan ini harus terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.