KLIK SAJA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerangkan tingkat kerawanan Pilkada 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Pemilu Presiden dan legislatif.
Dilansir dari RRI, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan salah satu faktor utama tingginya kerawanan adalah beragamnya isu di setiap daerah.
Pilkada mendatang akan digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Berbeda dengan dinamika Pilpres maupun Pileg yang muncul lebih satu arah, yakni secara nasional, maka Pilkada jauh lebih beragam.
Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Untuk Copot Pejabat Negara Yang Tak Mau Kerja Keras
"Keragaman isu itu lebih banyak di Pilkada. Kenapa, karena di Pilkada di masing-masing daerah, pertarungannya berkompetisi di masing-masing daerah," ungkap Bagja kepada awak media, Jakarta, Rabu (22/10/2024).
Ia pun menekankan Pilkada di berbagai daerah seringkali diwarnai isu-isu lokal seperti putra daerah versus non-putra daerah, sehingga sangat berpotensi menimbulkan gejolak.
Kerap kali isu-isu yang beredar juga melibatkan hoaks yang menyasar suku, agama, dan ras (SARA). Hal tersebut memperbesar potensi konflik di masyarakat.
Dalam mengantisipasi hal ini, Bawaslu meminta jajarannya di semua tingkatan untuk waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan potensi kerawanan.
Bagja pun menilai penandatanganan kerja sama empat lembaga untuk mengawasi tahapan Pilkada sebagai salah satu upaya pencegahan kerawanan.
Pilkada 2024 di Indonesia menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi, namun juga membawa sejumlah kerawanan yang perlu diwaspadai.
Dengan latar belakang politik yang dinamis dan tantangan sosial yang kompleks, pelaksanaan pilkada ini bisa menghadapi berbagai isu yang berpotensi mengganggu proses pemilihan.
Berikut ini adalah beberapa kerawanan yang mungkin terjadi serta langkah-langkah yang bisa diambil dalam mengatasinya.
Kerawanan Kecurangan Pemilu