KLIK SAJA - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana partai politik (parpol) dinaikkan secara signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai reaksi beragam.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menilai bahwa peningkatan dana parpol adalah salah satu cara mencegah korupsi dalam sistem politik Indonesia yang selama ini dinilai sangat mahal.
Dalam sebuah webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK pada Kamis (15/5/2025), Fitroh menjelaskan bahwa tingginya biaya politik, terutama untuk menjadi kepala daerah atau pejabat legislatif, membuat banyak kandidat terpaksa mencari dukungan dana dari para pemodal.
Dampaknya, ketika menjabat, mereka memberi “balas jasa” kepada pemodal lewat proyek-proyek strategis—fenomena yang sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi.
Usulan KPK ini mendapat respon positif dari DPR, khususnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. Ia menilai bahwa anggaran yang saat ini diterima parpol dari APBN—yakni sekitar Rp1.000 per suara—terlalu kecil untuk membiayai kaderisasi, pendidikan politik, dan operasional lainnya.
Menurut Bahtra, jika dana ditingkatkan, parpol bisa menjalankan fungsinya secara lebih profesional dan berhenti merekrut kader secara instan.
Ia bahkan menyebutkan bahwa dana sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 per suara bukanlah angka yang mustahil, asalkan penggunaannya diaudit secara terbuka oleh publik maupun lembaga independen.
Ketua DPR, Puan Maharani, juga menyatakan dukungan prinsipil terhadap usulan tersebut, dengan catatan bahwa pengkajian mendalam harus dilakukan terlebih dahulu, termasuk soal kecukupan APBN dan urgensi pelaksanaan di tengah kondisi keuangan negara.
Rakyat Murka
Namun di sisi lain, usulan ini memicu gelombang kemarahan di tengah masyarakat dan netizen, yang menganggap bahwa penambahan dana parpol tidak tepat waktu dan tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat.
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang sulit: jumlah pengangguran terus meningkat, pembangunan infrastruktur dasar di banyak daerah belum tuntas, dan kesenjangan sosial makin tajam.
Mereka menilai bahwa dana triliunan rupiah lebih baik digunakan untuk menyelesaikan masalah riil rakyat, seperti penyediaan lapangan kerja, pembangunan sekolah, dan akses layanan kesehatan.
Meski secara teoritis dana parpol dari negara bisa mengurangi ketergantungan terhadap cukong politik, persoalan mendasarnya justru terletak pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas politik itu sendiri.
Tanpa reformasi menyeluruh dalam tata kelola partai, peningkatan dana berisiko hanya menjadi "pemanis sistem yang korup."
