KLIK SAJA - Beberapa waktu terakhir, wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali mencuat ke permukaan.
Isu yang sempat hangat pada 2019 itu kini mengemuka lagi, setelah Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Dalam rapat tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa terdapat 341 usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) di seluruh Indonesia — salah satunya adalah pembentukan Daerah Istimewa Surakarta.
Sebagian pihak mendukung gagasan ini, berbekal argumen kuat: perputaran ekonomi Solo Raya yang tinggi, nilai historis kawasan Vorstenlanden (wilayah bekas kerajaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran), hingga keinginan memperkuat identitas budaya lokal.
Namun, gelombang penolakan — khususnya dari kalangan netizen wong Solo — juga tidak bisa diabaikan.
Mereka menyuarakan kekhawatiran dari berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya.
Berikut adalah rangkuman pertimbangan utama yang membuat gagasan ini diperdebatkan:
- Pembentukan Provinsi Baru Berbiaya Tinggi
Mendirikan provinsi baru bukanlah perkara sederhana atau murah.
Ada banyak biaya yang harus ditanggung: membangun infrastruktur pemerintahan (gedung kantor, DPRD, perumahan dinas), membentuk sistem birokrasi baru, pengadaan fasilitas publik, hingga biaya sosial dalam mengintegrasikan sistem lama ke sistem baru.
Lahan di wilayah Solo Raya bisa dikatakan tidaklah terlalu luas, membangun infrastruktur baru untuk mendukung pembentukan pemerintahan Provinsi jelas tak mudah di wilayah ini.
Dalam konteks Surakarta, sumber daya fiskal yang dibutuhkan sangat besar, sementara peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat saat ini makin ketat, mengingat banyaknya DOB lain yang juga mengantre.
Alih-alih mempercepat pembangunan, beban fiskal ini justru bisa memperlambat pengembangan wilayah Solo Raya.
- Secara Ekonomi, Solo Raya Masih Butuh Kedungsapur
Secara strategis, Solo Raya (yang mencakup Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sragen) memang menunjukkan geliat ekonomi yang tinggi.
Namun, wilayah ini masih banyak bergantung pada dinamika ekonomi Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi), yang merupakan pusat pertumbuhan utama di Jawa Tengah.
