Risiko inilah yang membuat TNI harus hati-hati menentukan lokasi penerjunan.
Proses survei udara dilakukan berkali-kali sebelum bantuan dijatuhkan untuk memastikan keselamatan.
Kritik DPR Ikut Menggema, Meminta Cara Distribusi yang Lebih Etis
Bukan hanya masyarakat, DPR juga menyoroti metode penyaluran bantuan yang membuat sejumlah logistik rusak.
Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengkritik keras cara bantuan dilempar sehingga terlihat tidak sopan.
“Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa cara distribusi harus mempertimbangkan martabat warga terdampak.
“Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter,” imbuhnya.
Baca Juga: Kayu Gelondongan Melintas Setelah Bencana? Titiek Soeharto: ‘Saya Sedih, Miris, dan Marah’
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga mengusulkan evaluasi lebih dalam terhadap metode airdrop.
Kritikan ini menunjukkan bahwa publik dan legislatif sama-sama menuntut standar distribusi yang lebih manusiawi.
TNI pun meresponsnya dengan membuka ruang evaluasi seluas mungkin untuk memperbaiki metode di lapangan.***