Evaluasi dilakukan untuk meminimalkan kerusakan logistik sekaligus merespons masukan publik.
Kritik Dijadikan Bahan Perbaikan Bersama, Bukan Sekadar Menyalahkan Satu Pihak
Freddy menegaskan bahwa evaluasi distribusi lewat udara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI.
Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam penggunaan kekuatan udara harus ikut memperbaiki prosedur.
Baca Juga: Bahlil Sebut Izin Tambang Bisa Dicabut jika Terbukti Merusak Lingkungan di Sumatera
“Kita jadikan perbaikan internal, menyeluruh ya, bukan hanya TNI karena kekuatan unsur udara itu ada yang dari BNPB, kemudian kementerian atau lembaga yang mendukung ini,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa masukan publik menjadi bahan untuk meningkatkan akurasi dan keamanan distribusi.
Dalam situasi darurat, tidak ada metode yang benar-benar sempurna; setiap keputusan adalah kompromi antara risiko dan kebutuhan mendesak.
Evaluasi ini juga diharapkan bisa menemukan model baru yang lebih aman dan minim kerusakan.
Sementara itu, jalur darat tetap dibuka sebisa mungkin sebagai alternatif.
Intinya, kritik tidak dilihat sebagai serangan, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki sistem bersama-sama.
Keamanan Jadi Prioritas Utama dalam Setiap Pengiriman Bantuan
Di tengah percepatan distribusi, TNI memastikan bahwa faktor keamanan tidak pernah dinafikan.
Freddy menyebut bahwa keamanan kru, masyarakat, hingga alutsista adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Artikel Terkait
Dari Evakuasi Korban hingga Kelangkaan Beras, Potret Lengkap Krisis Longsor dan Banjir Tapteng!
Dari Engineer Migas 5 Hari Tak Tidur hingga Menkeu Terbaik, Begini Perjalanan Liar Purbaya Yudhi Sadewa!
PT Toba Pulp Lestari Milik Siapa? Apa Hubungannya dengan Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra?
DPR Memanas! Usman Husin Minta Menteri Kehutanan Mundur di Tengah Sorotan Banjir Sumatera
Firman Soebagyo hingga Puan, Bantuan Bencana Jangan Jadi Ajang Pencitraan