Dalam kelanjutan rapat, Titiek mengalihkan fokus pada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Ia menilai bahwa langkah moratorium penebangan belum mampu memberikan perlindungan yang kuat terhadap hutan.
“Kami tidak mau hanya sekadar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi,”tegasnya.
Ia menginginkan penghentian total terhadap penebangan pohon berdiameter besar yang selama ini diduga menjadi salah satu penyumbang bencana.
Titiek juga menyoroti kelemahan pengawasan yang memungkinkan truk-truk pengangkut kayu terus beroperasi.
Sikapnya mencerminkan tuntutan masyarakat yang ingin melihat kebijakan tegas, bukan hanya dokumen administratif.
Titiek menekankan bahwa negara harus lebih berani bertindak untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin sistemik.
Menurutnya, ketegasan bukan pilihan—melainkan kewajiban.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Titiek tidak berhenti pada kritik. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus diberlakukan tanpa kompromi, bahkan bila ada pihak kuat atau berpengaruh di balik aktivitas ilegal tersebut.
“Mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa, kita tegakkan hukum yang seegak-tegaknya,”katanya.
Baca Juga: Penyitaan Dianggap Melawan Hukum, Jaga Marwah Gugat Satgas BLBI dan Minta KPK Turun Tangan
Mantan isteri Presiden Prabowo itu menegaskan bahwa Komisi IV akan berdiri di belakang Menteri Kehutanan jika ia berani bertindak tegas.
“Ditindak aja Bapak, enggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak,”pungkasnya.