Basuki menegaskan komitmen pemerintah, namun DPR menginginkan langkah konkret, bukan sekadar optimisme.
Mereka menekankan bahwa negara harus memastikan ASN dipindah dengan jaminan fasilitas hidup yang layak. Jika tidak, risiko ‘mubazir’ itu bisa benar-benar terjadi.***