Dari GOR Desa Sadananya ke Grup WhatsApp Jurnalis, Ledakan Arogansi Kades yang Bikin Heboh Jawa Barat

AJNI Jawa Barat Ingatkan Ada Ancaman Pidana

Ketua AJNI Jawa Barat, Muhamad Wahidin, menegaskan bahwa pernyataan Asep bisa masuk kategori tindak pidana.

“Ini bukan sekadar kata-kata kasar. Ini tindakan yang melawan hukum dan harus ditindak,” tegasnya.

Pasal 18 ayat (1) UU Pers memberi ancaman pidana kurungan hingga dua tahun dan denda maksimal Rp 500 juta bagi mereka yang menghalangi kerja jurnalistik.

Baca Juga: Erupsi Semeru Reda Tantangan Distribusi Bantuan Justru Menguat, Ini Kata Pemkab Lumajang

Pernyataan itu menjadi alarm bahwa intimidasi verbal bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi masuk wilayah hukum.

Jika dibiarkan, maka aparat desa lain bisa merasa bebas melakukan hal serupa.

Penegakan hukum dibutuhkan bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk melindungi ekosistem pers agar tetap sehat.

Ketika Tekanan terhadap Pers Mengancam Transparansi dan Mengundang Korupsi

Kasus ini jadi pengingat bahwa tindakan intimidatif mempersempit ruang transparansi di tingkat pemerintahan desa.

Ketika aparatur takut dikritik, warga yang hendak menyampaikan keluhan pun ikut bungkam.

Jurnalis, yang seharusnya menjadi jembatan informasi, terhambat karena ancaman verbal.

Baca Juga: Bersahabat! Zohran Mamdani Bertemu Donald Trump Untuk Pertama Kali di Gedung Putih

Dampaknya, potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa meningkat.

Pemerintahan desa yang anti-kritik cenderung menutup diri, dan di situlah ruang untuk korupsi dan manipulasi informasi terbuka lebar.