KLIK SAJA - Pulau terbesar di dunia yang diselimuti es, Greenland dan negara kaya minyak , Venezuela belakangan menjadi perhatian dunia.
Bagaimana tidak, belum genap setahun Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), kebijakannya mengguncang kedua negeri tersebut, sekaligus mengancam tatanan perdamaian dunia.
Kebijakan pertama berkaitan dengan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pemerintahan Trump, disertai pernyataan bahwa AS akan mengambil alih pengelolaan minyak Venezuela.
Langkah ini kemudian disusul wacana yang tak kalah kontroversial: rencana Trump untuk menganeksasi Greenland, wilayah yang secara de jure dan de facto merupakan bagian dari Kerajaan Denmark, meski memiliki status otonomi khusus.
Wacana penguasaan Greenland memang belum disampaikan Trump secara eksplisit dalam pernyataan resmi.
Namun, dalam pernyataan terbarunya, Trump menegaskan pentingnya “melindungi” Greenland dari ancaman Rusia dan Cina.
“Negara harus memiliki, dan Anda membela kepemilikan. Anda tidak membela sewa. Dan kita harus membela Greenland,” ujar Trump kepada wartawan pada Jumat (9/1/2026).
Upaya awal Trump untuk “memiliki” Greenland disebut-sebut melalui skema pembelian. Dalam pernyataan Gedung Putih, opsi tersebut dianggap memungkinkan mengingat AS dan Denmark sama-sama merupakan anggota NATO.
Kendati demikian, Trump juga tidak menutup kemungkinan penggunaan cara-cara pemaksaan apabila upaya pembelian tidak dapat terealisasi.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Denmark dan Greenland. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, bersama Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, memperingatkan AS agar menghormati kedaulatan dan batas teritorial yang telah disepakati secara internasional.
Keduanya menegaskan bahwa pencaplokan Greenland—dengan cara apa pun dan atas nama apa pun—tidak dapat dibenarkan.
Meski wacana pencaplokan Greenland kembali mencuat belakangan ini, gagasan tersebut sejatinya telah lama beredar.
Jauh sebelum Trump menjabat, AS telah menunjukkan ketertarikannya terhadap wilayah Arktik tersebut.
Dalam laporan berjudul A Report on the Resources of Iceland and Greenland yang disusun pada 1868 oleh Benjamin Mills Peirce dan Departemen Dalam Negeri AS, tercatat bahwa Pemerintah AS telah lama mengincar Greenland.