Laporan itu meneliti potensi sumber daya alam yang dapat dieksploitasi demi pemasukan negara, namun juga menekankan pentingnya penguasaan geopolitik sebagai negara adikuasa.
Meski demikian, proposal untuk membeli Greenland dan Islandia kala itu akhirnya kandas karena tidak mendapat persetujuan Kongres AS.
Hasrat untuk menguasai Greenland tidak hanya dimiliki AS. Cina, salah satu seteru dagang Washington, juga menunjukkan ambisi serupa, meski melalui pendekatan yang berbeda.
Dalam laporan terbaru Center for Strategic and International Studies (CSIS) disebutkan bahwa Cina telah berupaya menanamkan pengaruh di Greenland, salah satunya melalui kebijakan Polar Silk Road atau Jalur Sutra Kutub yang diluncurkan pada 2018.
Dalam kebijakan tersebut, Cina bahkan mengklaim diri sebagai Near-Arctic State, sebuah istilah yang mereka ciptakan sendiri untuk membenarkan keterlibatan aktif di kawasan Arktik.
Dengan klaim tersebut, Cina berambisi membangun koridor perdagangan dan energi strategis yang melintasi wilayah Arktik, termasuk Greenland dan sekitarnya.
Baca Juga: 5 Cara Uni Eropa dan NATO Hentikan Kegilaan Donald Trump Kuasai Greenland
Berbeda dengan AS yang secara terbuka menyatakan minat penguasaan wilayah, Cina memilih jalur diplomasi lunak (soft diplomacy) untuk memperluas pengaruhnya.
Salah satu wujud nyata pendekatan itu adalah investasi perusahaan Cina, China Shenghe Resources, yang membangun fasilitas peleburan (smelter) dan menambang mineral di kawasan Kva Fjeld.
Sejak berinvestasi pada 2018, perusahaan ini tercatat sebagai perusahaan tambang terbesar kedua yang beroperasi di Greenland.
Langkah Cina tersebut sempat mendapat perlawanan dari AS dan sekutunya, yang berupaya menandingi pengaruh Beijing melalui kerja sama investasi di kawasan Arktik.
Namun, menurut catatan CSIS, Greenland sebagai bagian dari dunia Barat tetap bersikap realistis dalam menghadapi kebutuhan ekonominya.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Greenland masih membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari transportasi, energi, hingga fasilitas publik.
“Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland menegaskan bahwa meskipun kemitraan dengan negara-negara Barat lebih diutamakan, keterbatasan investasi dapat memaksa Greenland membuka diri terhadap mitra lain, termasuk Cina,” demikian bunyi laporan CSIS yang dirilis pada 8 Januari 2026.***
