Mereka melaporkan lebih dari 500.000 orang menghadapi kondisi “katastrofik” yang ditandai dengan kelaparan ekstrem, kemiskinan, dan kematian.
Israel berulang kali membantah tuduhan bahwa kelaparan terjadi di wilayah tersebut.
Pasukan AS Dikerahkan untuk Mengawasi Gencatan Senjata
Dalam perkembangan terpisah, pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa sekitar 200 personel militer AS yang sudah ditempatkan di Timur Tengah akan dipindahkan ke Israel guna membantu memantau pelaksanaan gencatan senjata di Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato televisi menyebut bahwa ia tengah “memenuhi janji untuk memulangkan seluruh sandera”.
Ia menambahkan bahwa pasukan Israel masih mengepung Hamas dari segala arah, dan tahap selanjutnya dari rencana Trump adalah agar Hamas dilucuti dari senjata serta Gaza menjadi wilayah tanpa militer.
Namun, sejauh ini Hamas belum memberikan komitmen untuk melucuti persenjataannya.
Pada Jumat pagi, sempat terjadi kebingungan mengenai waktu pasti dimulainya gencatan senjata, dimana serangan udara masih terdengar hingga dini hari.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa 17 orang tewas dalam 24 jam terakhir sebelum gencatan sepenuhnya diberlakukan.
Militer Israel (IDF) menyatakan bahwa mereka akan tetap beroperasi dari garis pertahanan baru untuk “menghilangkan ancaman langsung”, serta memperingatkan warga agar tidak memasuki area yang masih berada di bawah kendali militer Israel.
Di beberapa wilayah Kota Gaza yang telah ditinggalkan pasukan IDF, pasukan keamanan Hamas mulai terlihat berpatroli di jalanan.
Mereka mengenakan topi dengan logo Dinas Keamanan Dalam Negeri Hamas, bukan seragam kepolisian biasa.
Pada hari yang sama, Hamas juga menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk “penjagaan asing” atas Gaza, dan menyatakan bahwa pengelolaan wilayah tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal Palestina.
Dalam rencana perdamaian 20 poin yang digagas Trump, Hamas tidak akan memiliki peran di masa depan Gaza.
Pemerintahan sementara akan dijalankan oleh badan transisi teknokrat Palestina yang diawasi oleh sebuah “Dewan Perdamaian” yang diketuai langsung oleh Donald Trump, dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai salah satu anggotanya.