KLIK SAJA - Aksi protes dilakukan warga Australia yang mendukung Palestina di atas Jembatan Sydney Harbour tetap berlangsung setelah Mahkamah Agung New South Wales (NSW) memberikan izin hanya satu hari sebelumnya. Penyelenggara menyebut keputusan tersebut sebagai "bersejarah."
Puluhan ribu orang turut serta dalam aksi March for Humanity pada hari Minggu, meskipun hujan deras mengguyur kota. Banyak peserta membawa papan bertuliskan pesan kepada para politisi untuk menghentikan perang.
Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, terlihat di antara para demonstran. Beberapa tokoh lainnya yang hadir termasuk anggota parlemen federal Ed Husic dan mantan Perdana Menteri NSW Bob Carr.
Jembatan Sydney Harbour terakhir kali ditutup untuk aksi publik pada tahun 2023, ketika sekitar 50.000 orang melintasinya dalam rangka World Pride.
Dalam aksi kali ini, massa meneriakkan, “Shame Israel, Shame United States,” dan “Apa yang kita inginkan? Gencatan senjata. Kapan? Sekarang!”
Banyak keluarga, termasuk yang membawa bayi kecil, hadir untuk mendukung aksi damai tersebut. Di sepanjang jembatan, aparat kepolisian, termasuk dari satuan anti-huru-hara, turut berjaga.
Dua jam setelah aksi dimulai, peserta menerima pesan singkat dari Kepolisian NSW yang berbunyi: “Setelah berkonsultasi dengan penyelenggara, aksi harus dihentikan demi keselamatan publik dan menunggu instruksi lebih lanjut.”
Peserta diminta berhenti berjalan ke arah utara dan diminta kembali ke arah kota secara teratur.
Pihak kepolisian memperkirakan bahwa 90.000 orang hadir dalam aksi hari Minggu tersebut.
Transport for NSW mengimbau pengendara untuk menghindari pusat kota karena keterlambatan dan gangguan besar di jaringan jalan serta transportasi umum akibat aksi tersebut.
Organisasi aktivis yang berbasis di Sydney, Palestine Action Group, telah mengajukan pemberitahuan niat aksi sejak Minggu sebelumnya sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai "kekejaman" di Gaza.
Namun, polisi menolak permohonan tersebut dengan alasan waktu persiapan terlalu singkat untuk menyusun rencana manajemen lalu lintas serta adanya risiko desak-desakan massa dan masalah keamanan lainnya.
Dalam pernyataannya, Perdana Menteri NSW Chris Minns mengatakan tidak bisa membiarkan Sydney "jatuh ke dalam kekacauan" dan tidak dapat mendukung aksi sebesar dan setipe itu di atas jembatan.
Pihak kepolisian kemudian mengajukan permohonan larangan resmi ke Mahkamah Agung NSW, namun ditolak hanya 24 jam sebelum aksi dimulai.