Sekitar seminggu setelah Presiden Bashar al-Assad melarikan diri dari Suriah pada Desember 2024, parlemen Israel melakukan pemungutan suara atas rencana perluasan permukiman di Suriah—yang ilegal menurut hukum internasional.
Saat ini terdapat lebih dari 31.000 pemukim Israel di wilayah Golan yang diduduki.
Suriah di bawah kepemimpinan al-Sharaa menyatakan terbuka terhadap perdamaian dengan Israel dan menyatakan akan menghormati perjanjian gencatan senjata tahun 1974 antara kedua negara. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 8 Desember—hari saat al-Assad melarikan diri ke Moskow—menyatakan bahwa ia menganggap perjanjian tersebut tidak lagi berlaku.
Israel telah berulang kali menyerang Suriah, menghancurkan sebagian besar infrastruktur militernya dan merebut wilayah Suriah yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan.
Suriah kemungkinan akan menuntut Israel menarik diri dari wilayah yang baru saja diduduki dalam perjanjian non-agresi baru, meskipun laporan menyebutkan bahwa Dataran Tinggi Golan belum masuk dalam pembahasan.
Dalam beberapa hari terakhir, pejabat Israel menyatakan terbuka terhadap perjanjian dengan Suriah, dan Netanyahu dilaporkan meminta Utusan Khusus AS, Tom Barrack, untuk membantu proses negosiasi.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dilaporkan memimpin pembicaraan dengan para pejabat Suriah.
Menurut pejabat senior Israel yang berbicara kepada The Times of Israel, pembicaraan tersebut dihadiri juga oleh pihak AS dan kini memasuki tahap “lanjutan”.
Sumber yang dekat dengan al-Sharaa dikabarkan mengajukan syarat penghentian agresi Israel tanpa keharusan bagi Suriah menerima normalisasi secara penuh, demikian dilaporkan oleh harian Lebanon Al-Akhbar.
Meskipun banyak warga Suriah khawatir atas ekspansi pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan, masih belum jelas apakah pemerintahan al-Sharaa akan secara eksplisit menuntut pengembalian seluruh wilayah yang diduduki.
Namun, Suriah hampir pasti akan menuntut agar Israel menarik pasukannya dari wilayah Golan dan dari daerah-daerah baru yang didudukinya sepanjang tahun terakhir.
Israel juga telah mengancam pemerintahan baru Suriah agar tidak mengerahkan pasukan ke selatan Damaskus—wilayah yang dekat dengan perbatasan Israel.
Israel bahkan mencoba memicu ketegangan sektarian di kawasan tersebut dengan mengancam akan campur tangan untuk “melindungi warga Druze Suriah” di tengah meningkatnya ketegangan sektarian antara kelompok pendukung pemerintahan baru Suriah dan komunitas minoritas Druze.
Meski sebagian anggota komunitas Druze menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan baru Suriah, banyak dari mereka juga mengecam ancaman intervensi Israel sebagai manuver politis yang bertujuan memperdalam perpecahan di antara rakyat Suriah.
Netanyahu dikabarkan menginginkan perjanjian keamanan—sebuah pembaruan dari teks perjanjian 1974—dengan kerangka menuju rencana perdamaian penuh dengan Suriah.