Sebagian besar dari mereka bekerja di lembaga-lembaga keamanan, namun ratusan ribu lainnya juga bertugas di berbagai sektor, seperti pelayanan kesehatan bagi veteran, pengawasan pertanian, dan administrasi anggaran pemerintah.
Menurut email yang dikirimkan, pemerintah menginginkan "tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel."
Meski militer dan beberapa badan tertentu mungkin akan menambah staf, banyak lembaga lainnya akan menghadapi restrukturisasi dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja.
"Saat ini, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh mengenai keberlanjutan posisi atau lembaga tempat Anda bekerja, tetapi jika posisi Anda dihapus, Anda akan diperlakukan dengan bermartabat. Reformasi tenaga kerja federal akan menjadi langkah besar," bunyi email tersebut.
Baca Juga: 30 Tewas, Puluhan Terluka Dalam Festival Keagamaan Kumbh Mela di India
Potensi Dampak Finansial
Program pensiun dini ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penghematan anggaran pemerintah.
Pejabat senior dalam pemerintahan memperkirakan bahwa jika antara 5 hingga 10 persen dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersedia untuk mengundurkan diri, Amerika Serikat dapat menghemat sekitar USD 100 miliar, yang setara dengan sekitar Rp1.621 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp16.214 per dolar AS).
Kebijakan ini pertama kali diungkapkan melalui sebuah memo yang dikirim oleh pemerintahan Trump kepada pegawai federal.
Baca Juga: Thailand Gratiskan Transportasi Umum Imbas Terjadinya Polusi Udara Ekstrem
Pegawai yang setuju untuk mengundurkan diri diminta untuk membalas email dengan menuliskan kata “resign.”
"Tenaga kerja federal (PNS) harus menjadi yang terbaik yang bisa ditawarkan Amerika.
Kami akan menuntut keunggulan di setiap level," demikian kutipan dari memo tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Channel News Asia pada Rabu, 29 Januari.
Program pensiun dini massal ini akan dimulai pada Selasa, 3 Februari, dan berakhir pada 6 Februari 2025.
Alasan di Balik Kebijakan Trump