Kebuntuan politik ini juga mencerminkan polarisasi dalam politik Korea Selatan antara mereka yang mendukung Yoon dan keputusannya untuk memberlakukan darurat militer, dan mereka yang menentangnya.
Sebagian besar warga Korea Selatan sepakat bahwa deklarasi darurat militer Yoon pada tanggal 3 Desember adalah salah dan bahwa ia perlu bertanggung jawab
Ketidakpastian itu juga menciptakan ketegangan seperti yang terjadi pada hari Jumat di dalam dan luar kediaman presiden Yoon, tempat para pendukungnya berkemah selama berhari-hari, yang memicu pidato-pidato panas dan bahkan bentrokan dengan polisi.
PSS juga dipersenjatai dengan lengkap, jadi petugas yang menangkap akan berusaha menghindari eskalasi.
Baca Juga: PBB: Serangan Israel Buat Layanan Kesehatan di Gaza Hancur Total
Polisi kini mengatakan mereka sedang menyelidiki direktur PSS dan wakilnya karena menghalangi mereka, jadi mungkin akan ada lebih banyak tuntutan dan surat perintah penangkapan yang akan datang.
Dampak dari perintah darurat militer Yoon juga menjadi tantangan bagi Kantor Investigasi Korupsi (CIO) yang sedang menyelidikinya.
Lembaga ini baru beroperasi selama empat tahun. Lembaga ini dibentuk sebagai respons atas kemarahan publik terhadap mantan presiden Park Geun-hye yang dimakzulkan, dicopot dari jabatannya, dan kemudian dipenjara karena skandal korupsi.
Sementara presiden Korea Selatan telah dipenjara sebelumnya, Yoon adalah orang pertama yang menghadapi penangkapan sebelum ia mengundurkan diri.
Penyidik memiliki waktu hingga 6 Januari untuk menangkap Yoon sebelum surat perintah saat ini berakhir.
Mereka mungkin akan mencoba menangkap Yoon lagi selama akhir pekan, meskipun akhir pekan itu bisa menjadi tantangan yang lebih besar jika jumlah pendukungnya bertambah.
Mereka juga dapat mengajukan surat perintah baru dan mencoba menahannya lagi.
Mengingat seberapa jauh Korea Selatan kini telah tergelincir ke wilayah yang belum dipetakan, ketidakpastian kemungkinan akan terus berlanjut.***