KLIK SAJA - Perdagangan sabu-sabu di kawasan Asia Timur dan Tenggara mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan.
Pada laporan terbarunya yang dirilis Rabu (28/5/2025), Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperingatkan tentang peningkatan signifikan dalam produksi dan distribusi narkoba sintetis, khususnya sabu-sabu, di kawasan tersebut.
Temuan ini menggarisbawahi urgensi kerja sama regional dalam memerangi peredaran gelap narkotika lintas negara.
Mengutip NHK, laporan tersebut mengungkap bahwa sepanjang tahun 2024, jumlah sabu-sabu yang disita mencapai rekor 236 ton—naik 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian dari angka tersebut, sekitar 90 persen berasal dari kawasan Asia Tenggara, menjadikan wilayah ini sebagai episentrum produksi dan peredaran sabu dunia.
Produksi sabu kini dijalankan oleh kelompok kejahatan transnasional dengan skala industri. Mereka mengoperasikan jaringan yang luas dan terstruktur rapi, memanfaatkan celah keamanan di kawasan yang dilanda konflik dan lemahnya pengawasan perbatasan.
Myanmar, khususnya negara bagian Shan, menjadi sorotan utama.
Wilayah ini telah lama dikenal sebagai lokasi utama produksi sabu, memanfaatkan kondisi konflik bersenjata yang berkepanjangan untuk mengoperasikan laboratorium tersembunyi di daerah terpencil.
Jaringan distribusi sabu dari Myanmar menjangkau berbagai negara tetangga seperti Thailand, Laos, dan Vietnam, serta merambah pasar internasional seperti Australia, Jepang, bahkan negara-negara Barat.
Situasi ini menunjukkan bahwa kawasan Indocina, yang terdiri dari Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam, masih menjadi "surga" bagi produksi dan distribusi narkotika sintetis dunia.
Sudah beberapa kali kasus penangkapan besar para pengedar sabu di lokasi-lokasi pintu masuk narkoba, seperti bandara atau Pelabuhan.
Namun tak jua membuat jera para kartel narkoba Indocina untuk terus beroperasi.
UNODC menegaskan perlunya peningkatan kerja sama lintas negara, terutama dalam bentuk penegakan hukum terpadu, pertukaran data intelijen, dan pengawasan perbatasan yang lebih ketat.
Selain itu, penyelesaian konflik internal di Myanmar juga dianggap sebagai langkah kunci untuk menghentikan operasi kartel narkotika di wilayah tersebut.
