KLIK SAJA - Dalam ketegangan terbaru antara India dan Pakistan, tidak ada ultimatum serta tidak ada tombol merah yang ditekan.
Namun, siklus pembalasan militer, sinyal terselubung, dan mediasi internasional yang cepat diam-diam membangkitkan bayang-bayang paling berbahaya di kawasan itu.
Krisis ini memang tidak berkembang menjadi perang nuklir, tetapi menjadi pengingat betapa cepatnya ketegangan di wilayah ini dapat memunculkan ancaman tersebut.
Para ilmuwan pun telah memodelkan betapa mudahnya segalanya bisa lepas kendali.
Sebuah studi pada tahun 2019 oleh tim ilmuwan global menggambarkan skenario mimpi buruk di mana serangan teroris terhadap parlemen India pada tahun 2025 memicu pertukaran senjata nuklir dengan Pakistan.
Enam tahun kemudian, sebuah ketegangan nyata—meski akhirnya diredam oleh gencatan senjata yang dimediasi AS pada minggu lalu—memicu kembali kekhawatiran akan konflik besar.
Ini juga membangkitkan kembali ingatan akan rapuhnya stabilitas di kawasan tersebut.
Saat krisis memanas, Pakistan mengirim "sinyal ganda"—melancarkan balasan militer sambil mengumumkan pertemuan National Command Authority (NCA), sebuah pengingat tersirat akan kapabilitas nuklirnya.
NCA bertanggung jawab atas kendali dan potensi penggunaan senjata nuklir Pakistan.
Apakah langkah ini simbolik, strategis, atau benar-benar peringatan nyata, tidak ada yang tahu pasti. Pengumuman ini muncul bersamaan dengan laporan bahwa Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, turun tangan meredakan ketegangan.
Presiden Trump mengatakan AS bukan hanya menjadi penengah gencatan senjata—tetapi juga mencegah “konflik nuklir”.
Pada Senin lalu, dalam pidato kebangsaan Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan, “Tidak ada toleransi terhadap pemerasan nuklir; India tidak akan gentar oleh ancaman nuklir."
"Setiap tempat perlindungan teroris yang beroperasi di bawah dalih ini akan menerima serangan presisi dan tegas," tambah Modi.
India dan Pakistan masing-masing memiliki sekitar 170 senjata nuklir, menurut lembaga think-tank Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
