Selama sebagian besar waktu tersebut, pulau ini tetap terisolasi dan miskin.
Pada tahun 1953, wilayah ini dijadikan bagian dari Kerajaan Denmark dan penduduk Greenland menjadi warga negara Denmark.
Pada tahun 1979, referendum mengenai pemerintahan sendiri memberikan Greenland kendali atas sebagian besar kebijakan di wilayah tersebut, sementara Denmark tetap mempertahankan kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan.
AS telah lama mempertahankan kepentingan keamanan di Greenland.
Setelah Nazi Jerman menduduki daratan Denmark selama Perang Dunia II, AS menginvasi Greenland, mendirikan stasiun militer dan radio di seluruh wilayah tersebut.
Baca Juga: Membara! Kebakaran Besar Melanda Los Angeles, Api Meluas Hingga 1200 Hektar
Setelah perang, pasukan AS tetap berada di Greenland. Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule, telah dioperasikan oleh AS sejak saat itu.
Pada tahun 1951, perjanjian pertahanan dengan Denmark memberikan AS peran penting dalam pertahanan wilayah, termasuk hak untuk membangun dan memelihara pangkalan militer.
Menurut sebuah makalah dari Arctic Institute, Tiongkok dan Rusia telah mulai membangun kemampuan militer mereka di Arktik dalam beberapa tahun terakhir.
Makalah tersebut menyerukan AS untuk lebih mengembangkan kehadirannya di Arktik guna melawan para pesaingnya.
Trump kemungkinan besar tertarik pada potensi pertambangan di daratan Greenland yang luas.
Trump telah mengklaim bahwa kendali atas Greenland penting bagi keamanan nasional dan ekonomi AS.
Selama lebih dari satu abad sejumlah presiden AS telah mencoba untuk menguasai Greenland.
AS telah beberapa kali mencoba mengusir Denmark dari Greenland dan mengambil alihnya sebagai bagian dari negaranya.
Pada tahun 1867, setelah membeli Alaska dari Rusia, Menteri Luar Negeri AS William H Seward memimpin negosiasi untuk membeli Greenland dari Denmark, tetapi gagal mencapai kesepakatan apa pun.
