Ia memahami kondisi geografis Sumatera yang kerap memutus akses darat sehingga distribusi lewat helikopter menjadi pilihan darurat.
Namun menurut Puan, hal itu tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan keselamatan warga.
“Seperti yang tadi saya sampaikan, kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif,"ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya membantu tidak boleh menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat yang sedang terdampak bencana.
Kritiknya mengarah pada perlunya SOP yang lebih matang. Bagi Puan, bantuan udara bukan masalah—cara pemberiannya yang harus diperbaiki.
Melempar Bantuan dari Ketinggian? Puan: Harus Ditinjau Ulang
Puan menilai praktik melempar bantuan dari ketinggian tidak bisa dibiarkan tanpa evaluasi serius.
Ia menyebut cara tersebut mungkin dimaksudkan sebagai solusi cepat, tetapi malah berpotensi membahayakan warga atau membuat bantuan rusak sebelum digunakan.
"Namun cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Pernyataan itu memperkuat kritik DPR bahwa proses penyaluran bantuan harus lebih manusiawi dan tidak dilakukan sembarangan.
Baca Juga: Penyitaan Dianggap Melawan Hukum, Jaga Marwah Gugat Satgas BLBI dan Minta KPK Turun Tangan
Evaluasi menyeluruh diperlukan agar bantuan tepat sasaran, terutama saat kondisi darurat membuat jalur distribusi terbatas.
Dari pernyataan ini, publik mendapat sinyal bahwa DPR ingin mendorong perubahan prosedur, bukan sekadar mengomentari insiden.
Harapannya, perbaikan ini dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas respon bencana ke depannya.***