Dengan kementerian tunggal, jalur komando bisa diperpendek dan semua data serta respons berada dalam satu sistem terpadu.
Menurutnya, kebencanaan di Indonesia kini tumbuh makin kompleks sehingga membutuhkan organisasi yang gesit, terarah, dan tidak gamang.
Ia juga menilai bahwa model baru ini bisa memperkuat mitigasi, bukan hanya reaksi setelah bencana terjadi.
Struktur yang lebih kuat diharapkan membuat proses pemulihan lebih cepat dan terukur.
Bagi Utut, penguatan tata kelola adalah pondasi agar Indonesia tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga lebih siap menghadapinya.
Korban Hampir 1.000 Jiwa
Utut mengaku duka mendalam melihat banyaknya korban jiwa akibat bencana yang terus terjadi di berbagai daerah.
Ia menyebut angka korban nasional sudah mendekati seribu orang, sebuah jumlah yang menurutnya sangat memprihatinkan.
Di dapilnya sendiri, Banjarnegara, ia kehilangan 17 warga dan 11 lainnya masih hilang.
Bagi Utut, angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerita kehilangan dari keluarga yang benar-benar ia temui.
Kondisi tersebut membuat gagasan pembentukan kementerian semakin terasa urgennya.
Baca Juga: Biaya Pemilu yang Membengkak hingga Debat Legitimasi, 7 Sorotan Panas dari Wacana Pilkada via DPRD
Ia menilai bahwa manajemen bencana yang lebih kuat bisa mengurangi jumlah korban di masa mendatang.
Situasi duka ini sekaligus menjadi pengingat bahwa bencana bukan isu teknis saja, tetapi persoalan kemanusiaan yang menyentuh banyak hidup.
Artikel Terkait
Dari Evakuasi Korban hingga Kelangkaan Beras, Potret Lengkap Krisis Longsor dan Banjir Tapteng!
Dari Engineer Migas 5 Hari Tak Tidur hingga Menkeu Terbaik, Begini Perjalanan Liar Purbaya Yudhi Sadewa!
PT Toba Pulp Lestari Milik Siapa? Apa Hubungannya dengan Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra?
DPR Memanas! Usman Husin Minta Menteri Kehutanan Mundur di Tengah Sorotan Banjir Sumatera
Firman Soebagyo hingga Puan, Bantuan Bencana Jangan Jadi Ajang Pencitraan