Respon Jokowi Usai Namanya Disebut dalam Skandal Suap Hasto Kristiyanto, Begini Peran Krusial sang Sekjen PDIP

“Dugaan kami adalah bahwa penerapan pasal Obstruction of Justice ini hanya merupakan formalitas teknis dalam hukum,” kata Ronny.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP itu juga menilai alasan di balik penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi adalah sebuah motif politik.

"Alasan sesungguhnya dari mendikan Sekjen DPP PDIP (Hasto) sebagai tersangka adalah motif politik," nilai Ronny.

PDIP Tuding Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Dalam kesempatan yang sama, Ronny menjelaskan bahwa Hasto, sebagai Sekretaris Jenderal PDIP sebelumnya, dengan tegas mengungkapkan posisi politik partainya.

Baca Juga: 3 Bukti Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Adalah Sosok yang Misterius, Salah Satunya Sulit Diajak Tampil di TV Maupun Podcast!

Secara khusus, tindakan Hasto dalam menolak segala upaya yang dapat merusak demokrasi, konstitusi, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi.

“Terutama karena Sekjen PDIP secara jelas menyatakan sikap politik partai,” ungkap Ronny.

“Menolak segala usaha yang dapat merusak demokrasi dan konstitusi, serta menentang campur tangan dalam penyalahgunaan kekuasaan di akhir masa jabatan mantan Presiden Joko Widodo,” tambahnya.

Ungkit Soal Pemecatan Kader PDIP

Ronny juga mengungkit sikap PDIP yang memecat kader dianggap merusak konstitusi.

Baca Juga: Bangkai Bayi Mammoth Berusia 50.000 Tahun Ditemukan di Siberia dalam Kondisi Utuh

Ketua DPP PDIP itu menyinggung tiga kader yang sebelumnya resmi dipecat pada Jumat, 20 Desember 2024.

Bagi yang belum tahu, tiga tokoh itu ialah, Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution.

"Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," ungkap Ronny dalam kesempatan yang sama.