KLIK SAJA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengembalikan nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang.
Keputusan itu dituangkan dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Jumat (5/9/2025).
Melalui perintahnya, Trump menegaskan bahwa penamaan Departemen Perang merujuk pada undang-undang yang ditandatangani Presiden pertama AS, George Washington, pada 7 Agustus 1789.
Undang-undang tersebut membentuk Departemen Perang AS untuk mengawasi operasi serta pemeliharaan urusan militer dan angkatan laut.
“Di bawah nama inilah Departemen Perang, bersama dengan Departemen Angkatan Laut yang kemudian dibentuk, memenangkan Perang 1812, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Nama ini menginspirasi kekaguman sekaligus kepercayaan terhadap militer kita, serta menjamin kebebasan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Amerika,” kata Trump, dikutip dari laman Gedung Putih, Sabtu (6/9/2025).
Banyak pihak beranggapan, apa yang dilakukan Donald Trump adalah sesuatu yang tak penting dan penuh halu akan kejayaan Amerika Serikat.
Sekaligus mempertanyakan komitmen AS dalam menjaga perdamaian dunia.
Menurut Trump, istilah “Departemen Perang” lebih tepat dibanding “Departemen Pertahanan” karena mencerminkan prinsip perdamaian melalui kekuatan.
Ia menilai nama tersebut menegaskan kemampuan sekaligus kemauan AS untuk berperang — dan menang — bukan sekadar bertahan.
“Nama ini mempertajam fokus Departemen pada kepentingan nasional kita sendiri, sekaligus menegaskan kepada musuh tentang kesiapan kita untuk berperang demi mengamankan apa yang menjadi milik kita,” tegasnya.
Trump kemudian menetapkan bahwa, mulai 60 hari sejak perintah dikeluarkan, Menteri Perang wajib menyampaikan rekomendasi kepada presiden melalui Asisten Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional.
Rekomendasi itu mencakup langkah-langkah legislatif maupun eksekutif yang diperlukan untuk mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang secara permanen.
Keputusan ini bukan sekadar soal penamaan. Trump menilai “Departemen Perang” lebih jelas menggambarkan misi utama militer AS.
Namun, langkah tersebut masih memerlukan persetujuan Kongres, yang berarti akan memicu perdebatan panjang.