KLIK SAJA - Pemerintah Vietnam sedang melakukan langkah besar dalam reformasi administrasi dengan rencana memangkas jumlah provinsi hingga 50 persen dan mengurangi otoritas tingkat komune hingga 70 persen.
Langkah ini diambil untuk menghemat anggaran negara dan meningkatkan efisiensi birokrasi, sebagaimana dilaporkan oleh CNA pada Rabu (19/3/2025).
Sebelumnya, pemerintah Vietnam telah mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22.
Bukan hanya itu, dalam lima tahun ke depan, pemerintah juga berencana memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik.
Langkah-langkah ini tidak lain merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk menyederhanakan struktur pemerintahan dan meningkatkan efektivitas administrasi.
Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, menyatakan bahwa penggabungan provinsi dijadwalkan selesai sebelum Agustus tahun ini.
Saat ini, Vietnam memiliki 63 provinsi, sekitar 700 unit administratif tingkat distrik, dan lebih dari 10.000 unit administratif tingkat komune.
Sebagai bagian dari reformasi ini, pemerintah juga telah mengumumkan rencana penghapusan otoritas tingkat distrik.
Pada tahun 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik. Tahun ini, pemerintah akan memberhentikan atau menawarkan pensiun dini kepada 100.000 pegawai negeri, dan lebih dari 22.000 pekerjaan telah dipangkas.
Menteri Tra menyebut reformasi ini sebagai "revolusi nyata dalam sistem politik" yang bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Meskipun reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi, ada kekhawatiran bahwa perubahan drastis ini dapat menyebabkan kekacauan administratif dalam jangka pendek.
Beberapa laporan menyebutkan adanya kemacetan di kantor-kantor provinsi akibat prosedur administrasi yang melambat.
Namun, pemerintah berupaya memastikan bahwa transisi ini tidak akan mengganggu layanan publik.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Kementerian Luar Negeri Vietnam membantah bahwa reformasi ini akan berdampak negatif pada investasi dan bisnis.