KLIK SAJA - Presiden Donald Trump mengatakan dia akan meminta Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya untuk "menurunkan biaya minyak" dan menggandakan ancamannya untuk menggunakan tarif.
Dalam pidatonya di hadapan para eksekutif pada perhelatan World Economic Forum di Davos hari Kamis (23/1), presiden AS mengatakan dia "terkejut" bahwa OPEC tidak menurunkan harga minyak sebelum pemilu.
"Saat ini harganya cukup tinggi sehingga perang itu akan terus berlanjut," katanya, mengacu pada perang Rusia-Ukraina dan menyatakan bahwa harga minyak yang lebih tinggi membantu mempertahankan pendanaan untuk konflik di Moskow.
Baca Juga: Donald Trump Pertimbangkan Tarif 10 Persen Barang Impor 'Made in China'
"Anda harus menurunkan harga minyak, itu akan mengakhiri perang itu. Anda bisa mengakhiri perang itu," ujarnya.
Pernyataan presiden mengenai harga minyak muncul setelah ia berbicara dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada hari Rabu (22/1).
Menurut media pemerintah Saudi, MBS berjanji untuk berinvestasi sebanyak 600 miliar US dolar di AS selama empat tahun ke depan, namun angka ini tidak disebutkan dalam pernyataan Gedung Putih setelah panggilan telepon tersebut.
Menariknya, harga minyak mentah turun 1% menyusul komentar Trump.
Menurut David Oxley, Kepala Ekonom Iklim dan Komoditas di Capital Economics, komentar ini sesuai dengan keinginan Trump untuk harga bensin yang lebih rendah.
Penampilan presiden AS melalui video di Forum Ekonomi Dunia menandai pidato pertamanya kepada audiens global sejak pelantikannya awal minggu ini.
Ia menggunakan platform tersebut untuk mendesak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia memproduksi produk mereka di AS atau menghadapi tarif yang sangat tinggi pada barang-barang impor yang memasuki pasar Amerika.
Baca Juga: Kontroversial! Donald Trump Perintahkan AS Keluar Dari WHO, Kesehatan Dunia Bakal Terancam
Trump juga mengatakan ia akan menuntut penurunan suku bunga segera, yang menurutnya telah menyebabkan defisit yang lebih dalam dan mengakibatkan apa yang ia gambarkan sebagai bencana ekonomi di bawah masa jabatan pendahulunya, Presiden Joe Biden.
"Ini dimulai dengan menghadapi kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan gagal pemerintahan terakhir," ujarnya.
